Ketua KPK Busyro Muqodas berbagi ilmu keteladanan kepada anggota DPR. Busyro diminta untuk menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Pencegahan Korupsi di DPR'.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menuding pihak yang telah mengumumkan, menyebutkan atau mempublikasikan nominal aliran dana mencurigakan pada rekening anggota Banggar DPR dari hasil penelusuran PPATK melanggar UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

DPR dan Pemerintah akhirnya menyetujui perubahan atas UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyeleggaraan Pemilu. Namun, kritik terhadap UU Penyelenggaraan Pemilu ini masih terjadi di Paripurna.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong PPATK dan KPK mengungkap mafia anggaran di DPR. Termasuk pula menelusuri lebih mendalam setiap transaksi mencurigakan di Badan Anggaran DPR.

Pimpinan DPR menerima surat dari PPATK yang isinya tentang seorang anggota Badan Anggaran DPR yang terlacak melakukan 21 transaksi mencurigakan. Siapa anggota Banggar DPR ini?

Masih adanya perbedaan pendapat di internal Komisi III DPR terkait jumlah capim KPK yang diajukan pemerintah, apakah 8 atau 10 orang, tidak menjadi hambatan bagi Komisi III untuk tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan musyawarah.

PAN merasakan sinyal kuat akan adanya reshuffle kabinet. Apalagi sudah ada pernyataan resmi dari Istana terkait perlunya evaluasi pemerintahan.

Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati RUU Penyelenggaraan Pemilu. Salah satu pasal mengatur tak ada unsur perwakilan partai politik dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Ketua Komisi III Benny K Harman membantah kabar sudah adanya kesepakatan internal komisi terkait jumlah calon pimpinan KPK yang akan menjalani fit and proper test.

Perdebatan soal jumlah calon pimpinan KPK masih terjadi di Komisi III DPR. Mereka pun akan meminta penjelasan panitia seleksi pimpinan KPK terkait hal tersebut.