Guru Besar Hukum UGM Prof Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Universitas Andalas Prof Saldi Isra, dan dosen UGM Dr Zainal Arifin Mochtar akan mendaftarkan gugatan ke MK terkait UU TNI dan UU Polri. 

"Kalau kasus mereka masing-masing tidak (dibahas) secara khusus," kata pengamat kepolisian dan juga akademisi, Bambang Widodo Umar, saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/1/2015).

Enam dari tujuh tokoh dengan latar belakang berbeda berkumpul di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, sebagai embrio pembentukan tim independen yang diharapkan dapat meredam kisruh di KPK-Polri.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penangkapan terhadap Bambang Widjojanto yang dilakukan Bareskrim Polri melanggar HAM. Oleh sebab itu, Polri didesak me-nonaktifkan Kabareskrim Irjen Budi Waseso, atau dicopot.

Presiden Jokowi memerintahkan kepada para jajaran penegak hukum untuk tidak ada kriminalisasi baik di KPK, Polri, atau Kejaksaan. Belakangan ini memang tensi hubungan KPK dan Polri memanas lantaran saling sandera tentang kasus.

Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno merupakan salah satu tokoh yang dipanggil Presiden Jokowi untuk meredam ketegangan KPK-Polri. Usai pertemuan yang berlangsung selama satu jam, jenderal bintang tiga itu menyatakan bahwa Presiden Jokowi sosok yang tegas.

Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terganjal status hukumnya setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus rekening gendut. Di sisi lain, Polri seakan bermanuver dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto atas kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng.

Jokowi dipersepsikan publik masih dibawah bayang-bayang Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan adalah indikasi Jokowi seperti tak berdaya oleh tekanan partai pendukungnya, terutama PDIP.

Serangan terhadap pimpinan KPK diyakini tidak akan mengendurkan kerja pemberantasan korupsi. KPK segera kembali fokus memproses perkara korupsi terutama kasus rekening gendut Komjen (Pol) Budi Gunawan.

Presiden Jokowi dinilai belum bisa meredam ketegangan antara KPK dan Polri. Anggota komisi III DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menilai Jokowi tak tegas dalam mengambil keputusan kaitan konflik ini.