Puluhan hakim dari PN, PA dan PTUN yang berasal dari berbagai daerah dari penjuru Indonesia telah berada di Jakarta. Selain akan mengikuti pembacaan sidang putusan MK terkait status hakim, mereka akan protes terkait kriminalisasi hakim dalam beberapa RUU.

Pemerintah memberikan kepastian kenaikan gaji hakim dengan masa kerja 0 tahun sebedar Rp 10,6 juta. Dengan angka ini, diharapkan para mahasiswa terbaik Fakultas Hukum di seluruh Indonesia tertarik menjadi hakim.

Komisi III mengapresiasi kenaikan gaji hakim Rp 10,6 juta untuk usia kerja 0 tahun. Namun menurut Komisi Hukum ini, gaji hakim 0 tahun kerja idealnya Rp 20 juta.

Gaji hakim dipastikan naik. Pimpinan DPR mengucapkan selamat sembari berharap para hakim dapat bekerja lebih baik demi penegakan hukum di Indonesia.

3 Menteri, KY dan MA sepakat menaikkan gaji hakim 0 tahun dari Rp 6 jutaan menjadi Rp 10,6 juta/bulan. Di luar gaji tersebut, negara akan memberikan fasilitas lain. Hakim kini berstatus pejabat negara.

3 Menteri tengah berunding dengan Ketua MA dan Ketua KY membahas nasib kesejahteraan hakim. Pertemuan tersebut berjalan tertutup di ruang Ketua MA.

5 Lembaga negara sepakat mendudukkan status hakim sebagai pejabat negara, bukan PNS. Hal ini diiringi dengan berbagai hak kesejahteraan yang melekat terhadap pejabat negara tersebut.

Hakim berhak atas gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, sarana transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokoler, penghasilan pensiun dan jaminan lain.

KY meloloskan 81 orang untuk mengikuti tes tertulis calon hakim agung periode 2012. Dari 81 nama tersebut muncul nama hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, Jusran Thawab.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini sangat lemah. MPR RI menggelar rapat khusus membahas masalah ini.