Dirjen Pajak M. Tjiptardjo mempersilakan DPR membentuk Pansus jika tidak puas dengan perpajakan. Namun Tjiptardjo mengingatkan, apakah setiap kasus atau aduan wajib pajak (WP) harus dijadikan pansus oleh DPR?

Komisi XI DPR-RI akan menggunakan kewenangannya untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investasi berbasis kinerja terhadap Ditjen Pajak.

Rencana pemanggilan anggota penyidik independen Mabes Polri oleh Panja Penegakan Hukum DPR dikecam. Langkah tersebut dianggap sudah melampaui batas kewenangan lembaga legislatif.

Mabes Polri telah menerima panggilan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum DPR untuk menjelaskan kasus Komjen Pol Susno Duadji. Namun, Polri meminta pengunduran waktu.

Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum terkait kasus Komjen Pol Susno Duadji adalah merupakan kewenangan DPR. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti DPR boleh mencampuri semua proses yang menjadi kewenangan penyidik Polri.

Panja penegak hukum DPR berencana memanggil tim penyidik kasus Gayus Tambunan. Pemanggilan dilakukan karena kelambatan dalam penyidikan. Namun hal itu justru dinilai Kompolnas sebagai intervensi.

Tujuh pegawai pajak Kanwil DJP I Sumatera Utara dicecar Anggota Komisi XI DPR RI terkait pemeriksaan PT Permata Hijau Sawit (PHS) yang dianggap tidak sesuai prosedur. Anggota DPR pun mendesak mereka membuka data wajib pajak.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo sempat menangani kasus faktur pajak palsu yang dilakukan oleh PT PHS (Permata Hijau Sawit). Tjiptardjo saat itu menjabat sebagai Direktur Intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak.

Komisi XI mendapat aduan dari perusahaan PT ING Internasional terkait kasus kelebihan tagihan dari Ditjen Pajak kepada perusahaan asal Korea ini. Tagihan pajak tersebut sebesar Rp 116 miliar.

Panja Penegakan Hukum dari Komisi III DPR RI akhirnya menetapkan jadwal pemanggilan Tim Penyidik Independen Polri yang menyidik kasus markus pajak Gayus Tambunan maupun Susno Duadji. Pemanggilan dilakukan pada Senin (24/5/2010).