Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan kekuatan penuh dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilpres 2014. Seluruh personel Polda Metro Jaya disebar ke TPS-TPS pada 9 Juli 2014 nanti.

"Kalau banyak orang doakan dan mengamini, kasihan Pak Hamdan dan kawan-kawan apa benar mau masuk neraka. Yang pasti Pak akil sudah divonis seumur hidup. Jadi,Sebaiknya minta maaf saja." kata Ketua Tim Lawyer Penyelamat Persidangan Pemilu Legislatif, Djamaluddin Koedoeboen kepada wartawan, Kamis (3/7/6).

Taufiq Isman, caleg PKS di Sampang, Jawa Timur, dihukum 3 bulan penjara. Taufiq mengintimidasi proses penghitungan suara di TPS dengan mengerahkan massa dan memaksa penghitungan ulang.

Pelaksanaan pemilu tidak bisa sepenuhnya bersih dari praktik kecurangan maupun manipulasi suara. Pada Pileg 9 April 2014, banyak penyelenggara pemilu yang terbukti berbuat curang dengan banyak modus, yang berpotensi terulang pada Pilpres 9 Juli. Seperti apa?

"Adanya konsultan asing boleh-boleh saja, yang penting aparat intelijen juga bekerja apakah mereka mempengaruhi untuk melakukan tindakan melawan hukum," kata Menkopolhukam Djoko Suyanto di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Pada pemilu legislatif, tak sedikit oknum petugas KPU yang diketahui bermasalah dan diadukan ke polisi, Bawaslu atau DKPP. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak meminta KPU RI memastikan tak lagi mengangkat petugas yang bermasalah itu untuk Pilpres 9 Juli nanti.

Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta TNI dan Polri tak ragu bertindak tegas dalam pengamanan Pilpres. Siapa saja yang terbukti melakukan kerusuhan harus langsung ditindak.

Banyak pemilih mengira penggunaan KTP untuk mencoblos dalam Pemilu bisa dilakukan di TPS manapun yang bisa ditempuh. Padahal pemilih yang mencoblos dengan KTP ada ketentuannya. Seperti apa?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mengaku siap menghadapi gugatan pencapresan Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang dutujukan kepada lembaganya.

Empat organisasi yaitu Kontras, Setara Institute, Imparsial dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengajukan gugatan hukum terhadap KPU melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menggugat keputusan KPU yang telah meloloskan Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pilpres 2014.