Badan Pengawas Bawas MA tengah memproses laporan masyarakat soal putusan pailit sebuah perusahaan besar. Putusan ini diketok oleh majelis hakim PN Jakpus.

Kebijakan kenaikan tarif parkir di DKI Jakarta terus digelar dan memasuki babak baru. Majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi soal gugatan kenaikan tarif yang cukup signifikan tersebut.

Telkomsel akan melaporkan masalah penetapan fee kurator Rp 146.808 miliar ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan keadilan dan menghindari kerugian negara.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Telkomsel tetap harus membayar fee kurator sesuai UU Kepailitan yang menggunakan persentase total aset. Artinya, operator ini tetap diwajibkan membayar Rp 146,808 miliar.

"Majelis menetapkan fee kurator sebesar 0,5 persen dan itu dibebankan kepada 2 belah pihak. Sehingga masing-masing pihak harus membayar 0,25 persen dari aset yang dimiliki kepada kurator," ujar Humas PN Jakarta Pusat Bagus Irawan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang mengeluarkan aturan baru tentang imbal jasa bagi kurator juga menentang penetapan fee tak wajar senilai Rp 146,808 miliar kepada Telkomsel.

Penetapan fee kurator Rp 146,808 miliar yang ditagihkan ke Telkomsel turut menyita perhatian banyak pihak. Termasuk praktisi hukum yang juga berprofesi sebagai kurator. Ketua Asosiasi Advokat Indonesia, Cabang Jakarta Pusat, James Purba, misalnya.

Setelah dinyatakan bebas pailit lewat kasasi Mahkamah Agung, Telkomsel ternyata masih dikenai fee Rp 146,808 miliar untuk membayar jasa kurator. Upaya pemerasan?

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai keputusan PN Niaga Jakpus yang mewajibkan Telkomsel untuk membayar fee kurator sebesar Rp 146,8 miliar sebagai sesuatu yang aneh bin ajaib dan bertabrakan dengan logika hukum.

Sidang gugatan 'masuk Pantai Ancol gratis' memasuki babak akhir. Penentuan apakah Pantai Ancol bisa dinikmati secara cuma-cuma atau berbayar akan ditentukan 2 minggu lagi oleh PN Jakpus.