2 Hakim adhoc Tipikor Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono tertangkap tangan menerima suap dari pihak yang berperkara. Hal ini tentu membuat miris. Apa yang harus dilakukan?

Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Eva Kusuma Sundari menilai ada masalah serius dalam perekrutan hakim adhoc di pengadilan Tipikor.

KPK menangkap dua hakim adhoc pengadilan Tipikor di Semarang. Dua hakim adhoc ini harus diberi hukuman seberat-beratnya.

Hakim adhoc Pengadilan Tipikor yang diduga menerima suap dalam menangani kasus perkara korupsi anggaran pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2006-2008 ternyata kerap bermain perkara.

Penyidik KPK menangkap 2 hakim adhoc dan seorang pengusaha di Semarang Jum'at (17/8). Mahkamah Agung (MA) mengatakan data-data hakim adhoc yang ditangkap itu diberikan MA kepada KPK sebagai bentuk inisiatif untuk evaluasi pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Komisi Yudisial (KY) meminta 2 hakim adhoc Pengadilan Tipikor Semarang yang ditangkap KPK segera diberhentikan. KY mengaku telah memantau pergerakan 2 hakim tersebut karena sudah diadukan ke KY.

Kepastian kenaikan gaji hakim oleh Presiden SBY disambut suka cita oleh ribuan 'wakil Tuhan' di seluruh pelosok Indonesia. Komisi Yudisial menyambut baik meski memberikan catatan kepada para hakim.

"Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim ke tingkat yang lebih baik, sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya," cetus Presiden SBY.

Mencari hakim agung bukan perkara gampang. Di tangan 'wakil Tuhan' ini keadilan akan diwujudkan. Untuk meraih hakim agung yang 'agung', KY memberikan soal tertulis dengan tingkat kesulitan di atas rata-rata.

KY telah mengumumkan 42 nama calon hakim agung yang lolos seleksi ujian tertulis. Nantinya nama tersebut akan disaring hingga mendapatkan 27 nama.