Panwaslu di Hong Kong turut mengklarifikasi soal kericuhan yang terjadi saat pemungutan suara di Victoria Park, Minggu (6/7) kemarin. Petugas Panwaslu di lokasi Galih Kusumah, memastikan pukul 17.00 sudah tidak ada antrean WNI, sehingga KPPSLN menutup TPS.

Selain memastikan keamanan di tempat pemungutan suara (TPS), anggota polisi juga diwajibkan untuk mencatat perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta mengaku prihatin dengan kericuhan yang melibatkan WNI saat Pemilihan Presiden di Hong Kong, Ahad (6/7/2014).

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkhawatirkan terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014 nanti. Indikasi itu terlihat dari beragam permasalahan yang mulai muncul jelang hari pencoblosan.

Petugas KPPSLN di Hong Kong ikut memberikan penjelasan terkait kericuhan yang terjadi di Victoria Park pada Minggu (6/7) kemarin. Bagaimana kronologinya?

Bawaslu Jateng mendapat laporan adanya petugas KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos salah satu pasangan capres-cawapres di Cilacap. Bawaslu merekomendasikan ke KPU petugas itu dipecat.

Q: Apabila KTP habis masa berlakunya, boleh ikut Pilpres tidak?

Q: Saya ingin bertanya menyangkut pemilihan presiden nanti. Khususnya bagi para pekerja di pertambangan lokasi terpencil atau remote area baik yang di on shore ataupun offshore. Bagaimana dengan nasip mereka dalam pilpres nanti? Karena tidak mungkin mereka ke TPS. Atau mungkin adakah pemilihan yg di lakukan secara online?

Q: Jikalau pada saat pemilu, seseorang sedang berada diluar negeri, entah karena dinas kerja atau studi, apakah yang bersangkutan akan dapat mengikuti pemilu dengan mendatangi PPLN setempat? Jika bisa, apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana saja prosedurnya? Jika tidak, maka bagaimana caranya agar yang bersangkutan tetap dapat mempergunakan hak suaranya?

Kecurangan selama pileg 9 April 2014 lalu terus terkuak seiring putusan pengadilan. Salah satunya ulah Ketua KPPS di Nias, Tabezisokhi Zamili yang mengusir relawan.