Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memberi restu Tim Pengawas TKI melakukan pengawasan ke KJRI Jeddah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan sisa waktu pemberian amnesti atau pemutihan berjalan dengan baik.

Pimpinan dan anggota Komisi IX secara non formal telah menyampaikan usulan pembentukan Tim Pengawas kepada pimpinan DPR. Mereka juga meminta izin untuk terbang ke Jeddah menyelidiki kasus kerusuhan TKI di kantor KJRI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggugurkan 4 parpol termasuk Gerindra di sejumlah daerah pemilihan yang tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Bagi Gerindra, pencoretan seluruh caleg di dapil tertentu merupakan tindakan arogan KPU.

Sejumlah TKI marah dan melakukan aksi pembakaran di luar Gedung KJRI Jeddah, Saudi Arabia. Menakertrans Muhaimim Iskandar menyebut hal itu terjadi karena panjangnya antrean untuk mengurus pemutihan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

"Pemerintah harus pro aktif ke Kerajaan Saudi agar memperpanjang waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen WNI yang menjalani pemutihan," ujar anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka.

Kerusuhan di Kantor KJRI Jeddah diduga dipicu provokasi berakhirnya masa pengurusan SPLP. Selain harus ada sosialisasi kembali jadwal yang sebenarnya, juga proses hukum terhadap pelaku aksi provokasi.

Dua TKI, Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (21), divonis mati pengadilan Malaysia atas tuduhan pembunuhan. Namun ada informasi lain yang diterima oleh DPR, korban Hiu bersaudara tak tewas karena dibunuh, melainkan karena overdosis.

Dua TKI di Malaysia, Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (21) divonis hukuman mati pengadilan di Malaysia. Hingga saat ini proses banding masih berjalan. Komisi IX mendesak agar pemerintah segera turun tangan.

"Statementnya Mbak Nurul tidak mewakili Fraksi Partai Golkar, itu pendapat pribadi. Justru Fraksi Golkar di Komisi IX lah yang menggagas RUU ini," kata Poempida kepada detikcom, Rabu (5/6/2013).

Dalam rapat kasus bailout Bank Century di DPR, anggota Timwas banyak mengkritisi kinerja KPK yang dinilai lambat menangani kasus Century. Namun diantara interupsi itu, KPK rupanya terusik dengan pernyataan salah seorang politisi PKS, Indra.