<p>Mantan Presiden SBY merasa didiskreditkan terkait rencana pembubaran Pertamina Energy Trading (Petral) yang selalu mentok di meja Presiden terdahulu. PD menyayangkan tudingan tersebut lantaran SBY selama ini dianggap konsisten dalam pemberantasan mafia migas.</p>

Menteri ESDM Sudirman Said angkat bicara terkait pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merasa didiskreditkan terkait rencana pembubaran Petral.

Selama di Singapura, Petral tidak pernah sekalipun bertransaksi di bursa minyak resmi atau di Platts Window Market (Bursa Minyak Singapura).

Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya berkonsentrasi dalam pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Perubahan 2015.

Pemerintah mengambil kebijakan untuk membubarkan Petral. Langkah tersebut sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (Migas) Indonesia.

Pemerintahan Presiden Jokowi telah membubarkan Petral. Pembubaran tersebut salah satunya karena diduga anak usaha Pertamina tersebut merupakan sarang mafia migas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, bereaksi keras kepada Menteri ESDM soal upaya pembubaran Petral dan peran Pemerintahan SBY.

"Gara-gara Petral dibubarkan, ibarat sarang tawon, kita bakar, tawonnya bubar semua. Jadi kelihatan ada yang emosional," kata Faisal Basri.

Pembubaran Petral baru terlaksana pada pemerintahan Presiden Jokowi. SBY merasa difitnah karena pada pemerintahannya Petral tidak diganggu gugat.

Batalnya rencana Pertamina menaikkan harga Pertamax dari Rp 8.800/liter menjadi Rp 9.600/liter, membuktikan lemahnya komunikasi pemerintah termasuk di BUMN.