Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih saja bermasalah. Karena tak ingin melanggar Undang-undang (UU) Pemilu, KPU tidak akan merubahnya tanpa adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum.

Pemerintah dan DPR harus segera melakukan urun rembug membuat Perppu tentang tata cara perhitungan suara. Partai diminta untuk tidak menghambat pembentukan perppu.

KPK berencana menemui SBY hari ini. Salah satu agenda yang dibahas adalah tentang pentingnya RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Tenggat RUU Pengadilan Tipikor semakin mepet. Namun, pemerintah memegang janji DPR bahwa RUU akan selesai pada 2009 ini.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman meminta pemekaran daerah ditunda untuk sementara waktu. Kebijakan penundaan ini dimanfaatkan untuk melakukan disain ulang konsep pemekaran.

KPU disarankan tidak menjalankan putusan MK terkait penetapan caleg dengan suara terbanyak. Hal itu kalau DPR dan pemerintah tidak melakukan revisi atau mengeluarkan  Perppu.

Pemerintah belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Perppu tentang mencontreng pada kertas suara. Namun meski tak juga terbit belum tentu Perppu tersebut tak jadi dikeluarkan pemerintah.

Nasib RUU Pengadilan Tipikor di DPR belum jelas, namun para wakil rakyat akan memasuki masa reses sidang. Tipis peluang RUU tersebut rampung sebelum mereka menikmati masa reses.

Sejumlah perguruan dan sekolah yang menolak pemberlakuan UU BHP akan mengajukan uji materi MK. Mereka menolak UU tersebut karena memperdagangkan pendidikan dan merusak moral bangsa.

Keputusan MK yang menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak, tak hanya  menambah beban KPU, tapi juga bikin repot partai politik dan calon anggota legislatif. Saya termasuk orang yang meragukan kebenaran keputusan MK. Mengapa?