Pucuk pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) baru berganti di Kongres PAN Bali. Ketua Umum Zulkifli Hasan punya kebijakan beda soal angket DPRD yang berpeluang menumbangkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta penegak hukum secepatnya membongkar dana 'siluman' dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. Hal itu untuk membuktikan siapa sebenarnya 'siluman' yang bermain anggaran.

Pembahasan APBD DKI 2015 diprediksi kedua pihak yang berseteru, Ahok dan DPRD, menemui jalan buntu. DPRD mempersilakan Ahok terbitkan Peraturan Gubernur bila pembahasannya memang bakal kembali deadlock.

‎Tim Angket DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok akan memanggil Pimpinan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Mereka akan mengorek keterangan soal APBD DKI Jakarta tahun 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak hanya melaporkan soal dugaan adanya penggunaan dana siluman yang diselipkan di APBD DKI tahun 2012-2014. Ahok juga melaporkan adanya dugaan kongkalikong dalam penyusunan APBD DKI tahun 2015.

Untuk lebih mendalami ada tidaknya tindak pidana korupsi, KPK telah mengirimkan tim untuk meminta bukti dan berkas tambahan kepada Ahok.

Jika terus-terus ribut dan tak menemukan sepakat, Ahok memang diperbolehkan untuk mengeluarkan Pergub. Tapi bisakah Ahok terus-terusan mengeluarkan Pergub saat komunikasi dengan DPRD buntu?

Jika persoalan APBD DKI 2015 tak kunjung usai maka Gubernur DKI Basuki T Purnama akan ‎mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan anggaran APBD 2014. Mendagri, Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan Permendagri untuk memperkuat Pergub yang akan dikeluarkan Ahok.

Anggota DPRD DKI saat ini sedang menggulirkan hak angket untuk menyelidiki persoalan APBD 2015. Ketua DPD Irman Gusman mengingatkan bahwa hak angket tidak boleh untuk menjatuhkan gubernur DKI.

Di saat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlibat perdebatan dengan DPRD DKI soal dana siluman Rp 12,1 triliun, masyarakat DKI juga ikut heboh. Di kalangan masyarakat muncul dukungan kepada Ahok, meski sebagian juga mendukung DPRD DKI Jakarta.