Wa Ode Nurhayati mengaku pernah bertransaksi dengan Sieyanto terkait bisnis jual beli handphone dan pulsa. Total nilai transaksi sejak tahun 2009 ini mencapai Rp 5 miliar.

Perlahan-lahan terungkap alasan sebenarnya kenapa Melchias Markus Mekeng mundur dari keanggotaan di Banggar DPR. Mekeng sedang patah hati dengan partai pohon beringin tersebut.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh menyebut aduan Haris Surahman terhadap Wa Ode Nurhayati ke pimpinan Banggar menyalahi kode etik. Aduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan semestinya disampaikan ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Anggota DPR nonaktif, Wa Ode Nurhayati, pernah membeli telepon genggam dengan nilai transaksi mencapai Rp 7 miliar. Handphone itu dibeli dari seorang pengusaha bernama Suyanto.

KPK tengah mendalami data dari PPATK terkait perkara dugaan korupsi di Banggar. Data tersebut masih dikaji, kemungkinan tersangka baru dari Banggar sangat terbuka.

Praktek korupsi di Banggar DPR sudah beberapa kali diusut KPK. Namun lembaga antikorupsi ini masih belum akan berhenti mengobok-obok badan yang khusus mengurusi persoalan anggaran itu.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy meyakini tersangka kasus korupsi dana PPID, Wa Ode Nurhayati tak bersalah. Bahkan Wa Ode dinilai sebagai peniup pluit (whistle blower) pada kasus tersebut.

Alokasi anggaran termasuk daftar daerah penerima dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) sempat direvisi. Penentuan daerah penerima alokasi pun tidak dibahas dalam rapat Panja.

Staf Sekretariat Banggar DPR, Khaerudin, mengungkap arti pemberian kode dalam dokumen usulan nama daerah penerima alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Ada sejumlah kode yang digunakan terkait rekap pembahasan DPID.

Kabag Sekretariat Badan Anggaran, Nurul Fauziah, menyebut Wa Ode Nurhayati tidak pernah mengusulkan agar 3 kabupaten di Aceh dan Kabupaten Minahasa sebagai penerima alokasi DPID.