Komisi III DPR tengah menggodok rencana untuk merevisi UU KPK terkait kewenangan KPK untuk penyadapan dan SP3. Namun niatan itu tak sejalan dengan pandangan pemerintah.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10. DPR dinilai menafsirkan UU KPK, pasca putusan MK, semau-maunya.

Sekitar 100 orang dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 berunjuk rasa di depan Gedung Sate. Aksi ini sekaligus launching Gerakan 732 Hari Tolak Outsourcing.

PD menolak usulan, Marzuki Alie, soal pemaafan koruptor dan pembubaran, KPK. Namun PD mendukung usulan Marzuki soal transaksi di atas Rp 1 juta harus lewat bank.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan penolakannya pada rencana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hal itu disampaikan langsung di dalam rapat dengan Komisi III DPR.

ICW mengendus adanya siasat pengerdilan terhadap KPK dengan melakukan revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Revisi yang sedianya dilakukan oleh DPR itu, ditolak mentah-mentah oleh ICW.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menolak adanya hukuman mati bagi para koruptor. Menurut Benny, hukuman mati bagi koruptor tidak efektif untuk menahan luasnya korupsi. Benny pun menawarkan 4 solusi.

Pendapat Ketua KPK Busyro Muqoddas agar koruptor diberi sanksi kerja sosial pada Sabtu dan Minggu dengan memakai baju koruptor, mendapat dukungan. Selain hukuman secara yuridis formal, koruptor harus diberi sanksi sosial agar jera.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU KPK yang diajukan tersangka penerima aliran dana pemilihan Guburnur BI, Hengky Baramuli. MK menilai pasal 40 UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945.

PKS menolak pasal pembuktian terbalik dimasukkan dalam draft revisi UU KPK. Mekanisme pembuktian terbalik bagi para tersangka kasus korupsi belum diperlukan dalam pemberantasan korupsi.