Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, kembali bergejolak. Puluhan petani di kabupaten itu membakar kantor milik PT BSMI). Tidak ada korban dalam rusuh itu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan segera menentukan sikapnya terhadap temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas HAM dalam tragedi Mesuji, Lampung. Rencananya, sikap itu akan disampaikan pekan depan.

Polri menyatakan tewasnya Made Arte terjadi ketika menyerang AKBP Priyo dengan golok dalam bentrokan di Mesuji. Namun sumber di TGPF menyebut ada perbedaan antara keterangan Polri itu dengan video yang didapat.

LPSK akan bertolak ke Mesuji untuk melindungi para saksi atas insiden berdarah di kawasan tersebut. Rencananya mereka baru akan ke Mesuji pekan depan.

Di dalam temuannya, TPGF kasus Mesuji menemukan bukti adanya aliran dana dari pihak perkebunan kepada oknum aparat Polri di lapangan. Kapolri Jend. Timur Pradopo berjanji mengungkapkan siapa saja yang menerima uang tersebut.

Mabes Polri belum menjadwalkan meminta keterangan Mayjend Purn Saurid Kadi dalam kasus penyebaran video kekerasan Mesuji. Polri masih melakukan verifikasi atas adegan video yang berdasar temuan TGPF tidak terjadi di tempat terjadinya perkara.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji menemukan aliran dana kepada oknum polisi untuk pengamanan lahan kawasan hutan yang dipersengketakan oleh warga. Mabes Polri pun akan menyelidiki temuan itu.

"Kami menemukan dokumen pembiayaan penertiban kawasan hutan atau pengamanan yang dananya dari perusahaan. Ini perlu dibenahi karena mengganggu netralitas dan profesionalitas aparat di lapangan," ujar Wamenkum HAM, Denny Indrayana.

Mabes Polri memastikan akan menunaikan rekomendasi TGPF kasus Mesuji. Yaitu melakukan proses hukum terhadap pembuat dan pengedar video kekerasan yang ternyata sebagian di antaranya adalah bukan fakta kejadian di Mesuji.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), hari ini telah mengumkan temuan akhir mereka pada kasus Mesuji. Dalam laporan akhirnya, TGPF merekomendasikan adanya penertiban jasa keamanan swasta, untuk meminimalisir konflik dengan warga.