Dalam perkembangan pembahasan RUU Pilkada, Partai Demokrat mengajukan opsi ketiga yaitu menyetujui Pilkada langsung dengan 10 syarat. Opsi baru ini tengah dibahas tim perumus RUU Pilkada sebelum diputuskan dalam rapat paripurna 25 September.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengapresiasi keputusan DPP Partai Demokrat (PD) mendukung Pilkada langsung. Namun PDIP menunggu aksi nyata Demokrat di DPR untuk mengubah keputusan sebelumnya mendukung Pilkada melalui DPRD.

‎Partai Demokrat mendukung Pilkada langsung dengan mengajukan 10 syarat yang harus masuk dalam pasal-pasal RUU Pilkada. Ketua komisi II Agun Gunanjar, mengatakan syarat itu sudah lama dibahas dan masuk dalam RUU yang akan disahkan 25 September itu.

Partai Demokrat (PD) resmi mendukung pilkada langsung. Dukungan ini disertai dengan 10 syarat agar pilkada langsung berjalan lebih baik.

Pembahasan RUU Pilkada memunculkan polemik soal pilkada langsung atau tak langsung alias lewat DPRD. Berikut adalah peta perkubuan teranyar yang dihasilkan lewat rapat.

DPR dalam waktu kurang dari sebulan akan mengesahkan RUU Pilkada, dengan mayoritas parpol menginginkan kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak lagi langsung oleh rakyat.

Fraksi Partai Demokrat menyebut fraksinya menolak pelaksanaan Pilkada secara langsung. Pilkada langsung dianggap memunculkan banyak masalah

MK telah menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sejumlah parpol koalisi menunggu putusan ini untuk menentukan arah koalisi. Akankah Koalisi Merah Putih tetap bertahan?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia membantu pasangan terpilih Jokowi-JK. Bahkan SBY juga siap untuk berkomunikasi langsung dengan mereka. 

Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan apapun putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2014, partainya tetap berkomitmen berada di Koalisi Merah Putih. Dia menegaskan pihaknya pun bakal menghormati putusan MK tersebut.