KPU masih menginginkan adanya Perpu terkait suara terbanyak. Lebih-lebih setelah keluarnya Perpu yang mengatur perubahan DPT dan penandaan surat suara lebih dari satu kali. Tapi soal itu dinilai KPU berlebihan.

Ketua DPR Agung Laksono beranggapan Perpu soal penandaan surat suara yang diajukan KPU, tidak perlu. Alasanya, KPU masih lemah dalam mensosialisasikan pemilu.

Ketua DPR Agung Laksono minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lagi mengurusi soal affirmative action. KPU diminta fokus pada persiapan pemilu yang tinggal 55 hari lagi.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih saja bermasalah. Karena tak ingin melanggar Undang-undang (UU) Pemilu, KPU tidak akan merubahnya tanpa adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum.

Pemerintah dan DPR harus segera melakukan urun rembug membuat Perppu tentang tata cara perhitungan suara. Partai diminta untuk tidak menghambat pembentukan perppu.

KPU disarankan tidak menjalankan putusan MK terkait penetapan caleg dengan suara terbanyak. Hal itu kalau DPR dan pemerintah tidak melakukan revisi atau mengeluarkan  Perppu.

Nasib RUU Pengadilan Tipikor di DPR belum jelas, namun para wakil rakyat akan memasuki masa reses sidang. Tipis peluang RUU tersebut rampung sebelum mereka menikmati masa reses.

Keputusan MK yang menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak, tak hanya  menambah beban KPU, tapi juga bikin repot partai politik dan calon anggota legislatif. Saya termasuk orang yang meragukan kebenaran keputusan MK. Mengapa?

Keputusan MK yang menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak, tak hanya  menambah beban KPU, tapi juga bikin repot partai politik dan calon anggota legislatif. Saya termasuk orang yang meragukan kebenaran keputusan MK. Mengapa?

Tidak perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon legislatif (caleg) dipilih berdasar suara terbanyak. Putusan MK sudah cukup menjadi payung hukum.