Koalisi Anti Hukuman Mati minta pemerintah menghentikan eksekusi terhadap seluruh terpidana mati. Mereka juga mendesak Presiden SBY memoratorium hukuman mati.
25 orang dari FRPAM mendatangi Komnas HAM, mengadukan tindakan aparat TNI dan Polri pada 20 Januari lalu yang telah melakukan penembakan di distrik Wahgete, Pania.
Presiden SBY diminta segera membuat inpres penghapusan bisnis militer. Sebab praktek bisnis militer terus berlangsung, termasuk di bidang jasa keamanan.
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir mendesak Presiden SBY untuk memerintahkan Kapolri segera memanggil, memeriksa dan menahan pelaku lain pembunuhan Munir.
Sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menilai penyidikan kasus Munir oleh Mabes Polri kembali ke titik nol. Pemerintah gamang menyelesaikan kasus itu.