Presiden Jokowi bergeming mendapat telepon Raja Belanda dan Presiden Brasil yang meminta eksekusi mati terhadap warga negaranya diurungkan. Pelatuk eksekutor tetap menyalak dan 6 gembong narkoba mati.

Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan untuk memperkuat Tim Independen untuk menyelesaikan konflik antara Kepolisian Negara RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kartel narkotika, segala cara digunakan untuk menggerakkan roda bisnis hitam itu. Salah satunya membagi peran masing-masing personel sehingga barang haram itu sampai ke konsumen.

Bereaksi atas eksekusi mati terhadap warga negaranya, Brasil dan Belanda menarik duta besarnya dari Indonesia. Namun sikap bernada protes dari kedua negara ini diprediksi tak akan lama, karena mereka butuh berhubungan dengan Indonesia.

Brasil dan Belanda menarik dubesnya di Jakarta sebagai reaksi terhadap hukuman mati kepada warganya. Hal ini dinilai wajar dan Jokowi tidak perlu khawatir terhadap penarikan itu.

Eksekusi mati yang dilaksanakan kepada 6 gembong narkotika menjadi perbincangan para pemimpin internasional. Pemerintah Kerajaan Belanda secara khusus menyebut hukuman mati sebagai hukuman yang kejam.

Jaksa Agung Prasetyo akhirnya mengeksekusi 6 gembong narkoba terpidana mati pada Minggu dini hari. Pelaksanaan ini dilakukan dalam rangka menegakkan hukum sebagai akhir proses peradilan.

Eksekusi mati atas 6 narapidana penyalahgunaan narkotika akan dilakukan serentak pada tengah malam nanti. Sebelum eksekusi yang direncanakan pada Minggu, 18 Januari 2015 pukul 00.00 WIB, para gembong narkotika menyampaikan permintaan terakhirnya.

Hukuman mati masih diakui di Indonesia sesuai UUD 1945 dan sesuai nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sikap Indonesia ini dihormati oleh masyarakat internasional.

Negara seakan tidak berdaya menghadapi keluarga Benny. Meski telah dihukum mati, jaksa tak kunjung mengeksekusi mati sehingga Benny kembali membangun pabrik narkoba dari balik bui. Siapa sebenarnya Benny?