Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta kepada tim pengendali yang dibentuknya, agar segera langsung ke daerah yang masih terhambat persyaratan pencairan dana desa.

Menteri Marwan membuka rapat koordinasi nasional soal percepatan penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2015. Marwan mengatakan pentingnya pengelolaan terkait pengalokasian jumlah dana desa yang besar.

Untuk merangsang agar warga bersedia ditempatkan di daerah transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan tanah gratis seluas 0,25 hektar/KK.

Kawasan transmigrasi akan diwujudkan melalui pembangunan satuan pemukiman (SP). Untuk wilayah perbatasan Kalimantan, akan diterapkan konsep Pemukiman Pemugaran (Pugar).

Menteri Desa Marwan Jafar mengakui bahwa perubahan PP ini membuat penyaluran Dana Desa lebih lancar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan akan mengevaluasi kinerja bawahannya per semester (6 bulan). Hal ini untuk menunjang kinerja kementerian yang dipimpinnya.

Khususnya di beberapa desa di Indonesia yang berada di wilayah perbatasan yang lebih banyak menerima informasi dari negara tetangga.

Tiga menteri menandatangani Naskah Kesepahaman terkait program penyediaan lahan 9 juta hektar untuk transmigrasi. Program ini memang jadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk membangun wilayah perbatasan.

Dari total 434 kabupaten/kota, baru sekitar 100 yang telah menerima penyaluran dana desa tahap pertama. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta bupati dan wali kota untuk mempercepat penerbitkan peraturan tentang penetapan dana desa dan Perda APBD 2015.

Pada pertemuan itu, Mendes meminta para kepala desa menyiapkan rencana optimalisasi dana desa yang pencairannya tinggal menunggu proses administrasi.