Mendagri segera melantik Wakil Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah sebagau Gubernur. Hal ini menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) Agusrin M Najamuddin.

Upaya hukum luar biasa PK Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin kandas. Alhasil, politikus Partai Demokrat ini harus mendekam di penjara selama empat tahun karena korupsi APBD senilai Rp 20 miliar.

MA menolak upaya hukum luar biasa PK Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin. Alhasil, Agusrin tetap mendekam di penjara selama empat tahun karena korupsi senilai Rp 20 miliar.

Selain menyeret nama hakim agung Ahmad Yamani, nama Halim juga disebut-sebut dalam skandal pemalsuan putusan pembatalan vonis mati gembong narkoba, Hengky Gunawan.

Karier hakim PN Jakpus tinggal menunggu tanda tangan Presiden SBY. Usai SBY menandatangani SK pemberhentian, maka hakim yang dikenal dekat dengan petinggi MA itu berakhir dengan pemecatan dan harus meringkuk di penjara selama 4 tahun.

Menkum HAM Amir Syamsuddin enggan mengomentari seputar intervensi anggota Komisi III DPR soal kasus Walikota Semarang. Amir berkilah, itu bukan urusannya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil menganjurkan BK DPR menolak aduan ICW cs. Alasannya, ICW cs tidak memiliki dasar mengadukan lima anggota DPR atas dugaan intervensi pemindahan lokasi sidang Wali Kota Semarang Soemarmo HS.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membela lima anggota Komisi III DPR yang dilaporkan ke BK DPR karena dituduh mengintervensi persidangan walikota Semarang. Apa alasannya?

KPP mengadukan 5 anggota DPR ke BK. Kelimanya yang bertugas di Komisi III dilaporkan atas dugaan melakukan intervensi terkait lokasi sidang Wali Kota Semarang, Soemarmo HS.

PA Jaktim sempat mengabulkan permohonan izin poligami dokter spesialis penyakit dalam RSCM, Dr dr Zulkifli Amin SpPD, sebelum akhirnya dibatalkan. Rupanya izin tersebut beraroma tak sedap.