"Dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang mengoleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu," kata Luhut.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Family Office telah disetujui Presiden Prabowo Subianto sehingga bisa langsung dieksekusi.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana digitalisasi pajak akan mempengaruhi pengurusan dokumen. Warga yang tak patuh pajak tidak bisa bikin paspor.