Kebijakan Menkum HAM Amir Syamsuddin membekukan MoU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan narkotika dikecam. Mantan narapidana, Anton Medan, menyebut langkah tersebut sebagai tindakan bodoh.

Langkah Wamen Denny Indrayana menggerebek narkoba di penjara layak diapresiasi. Jajaran Kemenkum HAM harus ingat pada berbagai kebijakan SBY tentang pemberantasan narkoba.  

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin membekukan perjanjian kerjasama antara pihaknya dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan Narkotika. Meski demikian BNN tak risau.

Tuntutan para sipir atas kasus Wamen Denny Indrayana yang berujung pada pembekuan MoU Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kemenkum HAM disayangkan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dikritik karena kebijakannya yang membuat TPF kasus penamparan di LP Pekanbaru. Seharusnya Amir membuat TPF narkoba yang dapat leluasa masuk ke LP.

MoU antara BNN dan Kemenkum HAM dibekukan menyusul tuntutan para sipir penjara terkait insiden sidak Wamen Denny Indrayana. Alamat bandar berjaya di penjara?

Menkum HAM telah membekukan MoU dengan Kepala BNN tentang Pemberantasan Narkoba di Lapas seiring ada masalah sampingan dalam penggerebekan narkoba di LP Pekanbaru. Padahal MoU ini baru berumur 4 bulan.

Menkum HAM Amir Syamsuddin membantah adanya gerakan 30 ribu sipir akan melakukan perlawanan terhadap Wamenkum HAM Denny Indrayana. Ia memastikan anak buahnya itu hanya ingin keadilan.

Menkum HAM Amir Syamsuddin membuka identitas sipir LP Pekanbaru yang mengaku ditampar Wamenkum HAM Denny Indrayana. Ia bilang, sang sipir itu berprestasi.

Kontroversi penggerebekan narkotika di LP Pekanbaru yang diwarnai pemukulan sipir masih bergulir. "Saya akan bentuk TPF yang akan dipimpin Bapak Sam L Tobing," kata Amir Syamsudin