ICW menyerahkan hasil audit BPK DKI Jakarta tentang penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 5,7 miliar ke Kemendiknas. ICW juga serahkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang keterbukaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS.

Mabes Polri menjerat tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan hanya dengan pasal gratifikasi, bukan penyuapan. Hal ini menimbulkan kecurigaan baru kalau ada upaya untuk melindungi para penyuap Gayus.

KY mendapat tugas besar untuk mengawasi para hakim hingga tingkat Mahkamah Agung. Karena itu, pemangku jabatan tertinggi di lembaga tersebut tidak boleh berasal dari unsur hakim untuk menghindari konflik kepentingan.

Proses seleksi komisioner KY di DPR dianggap hanya sebuah sandiwara. Masing-masing fraksi di Dewan sudah punya kepentingan masing-masing. Karena itu, saran dari masyarakat tak didengar.

Batalnya gelar perkara kasus Gayus Tambunan sungguh mengejutkan. Sikap Polri yang mengambil sikap mendadak ini menimbulkan tanya. Apakah Polri menyerah kepada pengaruh mafia pajak?

MA sepanjang kurun 2010 telah memecat dan memberi sanksi kepada 4 hakim. Namun tak ada satu pun hakim yang menangangi perkara kasus kakap.

Sepatu koruptor bukan barang impor. Juga bukan sepatu biasa. Sekali melompat dengan sepatu ini 'bisa langsung menghilang'. Konon sepatu koruptor ini pernah digunakan Edi Tansil setelah mendekam di LP Cipinang.

Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta yang akan menarik pajak warung nasi warung tegal disesalkan. Hal itu menunjukan sikap pemerintah yang ambigu.

Korupsi di Indonesia kian endemik. Telah menyumbat di setiap sudut birokrasi dan lembaga hukum. Hukum dan penegakannya mulai lesu. Lalu dengan cara apa kita memberangus budaya korupsi? Tak mungkin melakukan revolusi sistemik.

I Ketut Sudiharsa, mantan Wakil Ketua LPSK yang suaranya terdengar dalam rekaman rekayasa kriminalisasi Bibit-Chandra kini kembali aktif di Polri di Divisi Binkum.