KPK terus menelaah laporan Gubernur Basuki T Purnama terkait dana siluman dari APBD 2012 sampai RAPBD 2015. Jika diperlukan data tambahan, KPK buka peluang panggil Ahok sebagai pelapor.

Tim Angket DPRD DKI menggelar rapat yang menghadirkan keterangan dari Badan Anggaran DPRD DKI. Tim angket menghasilkan kesimpulan sementara bahwa APBD yang dikirim Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ke Kemendagri adalah yang palsu. 

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD DKI terkait dana siluman di APBD menjadi sorotan saat ini. Polemik ini pun diibaratkan seperti gambaran yang juga terjadi di daerah lain.

Wagub Djarot angkat bicara tentang Gubernur Ahok yang akan menerbitkan Pergub -- peraturan tanpa perlu melibatkan DPRD -- jika pembahasan APBD 2015 masih alot. Ia berpendapat Pergub itu opsi terakhir.

KPK didesak gerak cepat mengusut dugaan kasus dana siluman dalam APBD 2012-2014 dan RAPBD 2015 yang dilaporkan Gubernur DKI Ahok. KPK diperlukan untuk mengusut kasus kakap ini.

Pelayanan kesehatan dan tenda pengungsi dinilai Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana kurang di pengungsian korban kebakaran Tanah Abang. Kekurangan ini menjadi pemikiran untuk dimasukkan dalam APBD DKI agar tidak ada dana siluman lagi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan penelusuran sementara dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan Uninterruptible Power Suplly (UPS) dalam APBD DKI tahun anggaran 2014. ICW menyebut 39 perusahaan pemenang lelang adalah pemain lama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI dari 2012.

PAN dan NasDem menarik dukungan terhadap penggunaan hak angket untuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hanura tak terpengaruh dengan keputusan dua partai itu dan mendukung fraksinya di DPRD DKI untuk maju terus.

Setelah Partai NasDem, Partai Amanat Nasional pun bersiap menarik pengusulan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Apakah partai lain akan menyusul?

‎Pimpinan DPRD DKI berencana melaporkan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini. Namun rencana ini ditunda karena DPRD masih sibuk memroses angket terhadap Ahok.