Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penandaan surat suara di Pemilu 2009 justru akan membuat bingung masyarakat. Sebab selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyosialisasikan tanda contreng hanya dilakukan 1 kali.

Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi surat suara yang ditandai 2 kali. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tetap akan menyosialisasikan contreng 1 kali.

MK memutuskan caleg dipilih berdasar suara terbanyak. KPU meminta Presiden SBY mengeluarkan Perppu atas putusan MK tersebut. Namun, SBY mengatakan Perppu itu tak perlu.

Pemerintah akan mengeluarkan Perppu yang memperbolehkan pemilih mencontreng ganda. Contreng ganda dalam surat suara itu, memungkinkan pemilih boleh mencoblos partai atau nama caleg.

Pemerintah sepakat akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mempermudah pencontrengan agar tidak banyak surat suara yang tidak sah.

Pemerintah akan menyerahkan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) paling lambat pada minggu kedua Januari 2009.

Jika MK mengabulkan gugatan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Fadjroel Rahman optimis calon presiden independen dapat berlaga dalam pemilu 2009 nanti.

BI menerbitkan ketentuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk BPR. Dengan demikian, lengkap lah mekanisme JPSK bagi perbankan nasional.

Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kembali membantah dia yang menyosialisasikan radiogram pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) tipe V 80 ASM ke berbagai kepala daerah. Menurut Hari, itu bukanlah wewenang dirinya.

Jumlah dana masyarakat di bank 98% memang sudah dijamin LPS. Namun ada 2% jumlah nasabah kaya perbankan yang memiliki dana hingga ratusan triliun yang tidak dijamin dan rawan capital flight.