Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mendukung langkah Wamen Denny Indrayana melakukan sidak di lapas. Isu penamparan hanyalah masalah biasa, tak perlu mengganggu kerjasama BNN dan Kemenkum HAM.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengaku tercengang dengan fakta kesejahteraan hakim yang ada di pelosok nusantara. "Setuju! Naikkan itu gaji hakim," kata Priyo

Ada pertanyaan yang menggelitik, kenapa narkoba begitu marak di lapas. Mulai dari Jakarta hingga Pekanbaru, Riau di dalam penjara bandar narkoba bermain. Adakah yang salah dari sistem di Kemenkum HAM?

Meski membentuk TPF penggerebekan narkoba yang dipimpin Denny Indrayana, bukan berarti Menkum HAM Amir Syamsuddin mengorbankan wakilnya itu. Dia bahkan menyebut Denny bersemangat melakukan perubahan.

Sidak narkoba yang dilakukan Wamenkum HAM Denny Indrayana dan petugas BNN di LP Pekanbaru, Riau, diwarnai insiden penamparan terhadap sipir lapas. Jika terbukti, insiden penamparan itu patut dikecam.

Menkum HAM Amir Syamsuddin menolak dikatakan tidak tegas terkait kasus yang menyeret Wamen Denny Indrayana. Dalam kasus itu, Amir membentuk TPF dan membekukan MoU dengan BNN.

Menkum HAM pasang badan terhadap Denny Indrayana, menyusul insiden dalam sidak di LP Pekanbaru. Menteri tidak akan mengorbankan Denny dalam aksi pembersihan di jajaran Kemenkum HAM.

Syukurlah pembekuan MoU antara lembaga Kemenkum HAM dengan BNN tidak makan waktu lama. Menkum HAM Amir Syamsuddin minggu depan akan mengaktifkan lagi MoU itu.

Tindakan Wamenkum HAM Denny Indrayana yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) Narkoba di LP Pekanbaru, Riau, dikecam karena dinilai tidak koordinatif. Padahal prinsipnya sidak memang bersifat rahasia dan cepat.

Pembekuan MoU Kemenkum dan BNN diambil sebagai jalan tengah oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin. Keputusan itu diambil sebagai buntut kisruh yang meledak antara Wamenkum HAM Denny Indrayana dan sipir.