Putusan pamungkas MA dengan membebaskan Prita Mulyasari disambut tangis bahagia oleh pegawai bank tersebut. Menurut KY, putusan ini sudah sesuai dengan harapan.

MA kini mempunyai hak monopoli untuk memilih hakim ad hoc berintegritas dari 89 orang calon hakim ad hoc tipikor. Sayangnya banyak di antara mereka mempunyai catatan tidak begitu mulus.

Bila 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK ditarik, maka hanya tersisa 68 penyidik saja. Sejumlah masalah pun bisa muncul. Karena itu, perlu jiwa besar Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk memperpanjang mereka.

PBNU memastikan seluruh hasil yang diperoleh dari Munas dan Konbes akan direkomendasikan kepada Presiden SBY. Diharapkan hasil rekomendasi ini akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan.

ICW menyesalkan tiga komisioner KY yang akan mengadakan studi bunding ke Italia dan Perancis pada 17-21 September 2012. ICW menganggap waktu untuk mengadakan kunker tidak pas.

Sebanyak 37 orang dari 89 orang calon hakim ad hoc tipikor mempunyai rekam jejak buruk. Banyak calon yang melamar hakim ad hoc layaknya mencari pekerjaan semata.

Demam studi banding tidak hanya melanda DPR. KY pun ikut-ikutan menyelenggarakan studi banding ke Italia dan Prancis. Sebelumnya KY telah mengadakan kunjungan serupa ke Turki dan Korsel.

PN Tangerang menghukum 20 tahun penjara terhadap pemilik 48,5 kg sabu-sabu Kweh Teik Choon. Putusan ini jauh lebih ringan dibanding untuk kasus serupa yang dijatuhkan di Lampung dan Sukabumi.

Untuk menjalankan amanat dari undang-undang, KPK mengawasi aliran dana APBD dan jalannya pemerintahan daerah. Lembaga antikorupsi ini menggandeng akademisi dan LSM di daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim merasa lembaganya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan DPR. Perhatian yang kurang ini akan berdampak pada tindaklanjut sejumlah kasus yang ditangani oleh Komnas HAM.