Kementerian Hukum dan HAM menargetkan penambahan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tahun ini. Ini dilakukan untuk mengurangi over kapasitas di Lapas.

Kementerian Hukum dan HAM mengakui kurangnya jumlah petugas keamanan lembaga pemasyarakatan. Saat ini, satu sipir menjaga 55 narapidana.

Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana terkait PP 99/2012. Surat itu menyatakan napi pelaku terorisme, koruptor dan narkoba bisa mendapat remisi pada lebaran tahun ini.

Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat yang dibuat tanggal 12 Juli itu merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 tahun 2012.

Peraturan Pemerintah (PP) no 99 tahun 2012 menjadi salah satu pemicu terjadinya rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan. Para narapidana meminta pemerintah untuk merevisi PP soal remisi itu karena dinilai diskriminatif.

Akibat kerusuhan yang terjadi di LP Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, dua orang pegawai sipil meninggal. Mendengar hal tersebut Kemenkum HAM Amir Syamsuddin berjanji akan memberikan santuan untuk keluarga korban sebesar Rp 50 juta.

Menkum HAM Amir Syamsuddin menyatakan, PP 99/2012 ikut memicu timbulnya kericuhan di LP Tanjung Gusta, Medan. Amir pun siap mengevalusi PP tersebut.

Kerusuhan di LP Tanjung Gusta, Medan, salah satunya dipicu akibat adanya PP 99/2012. Menurut Angggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, dari awal munculnya PP 99/2012 memang dinilai sangat politisisasi.

Kericuhan di LP Tanjung Gusta, Medan dinilai karena keberadaan PP 99/2012 tentang pengetatan remisi. Akibat PP ini pula petugas LP menjadi serba salah.

Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati mengusulkan agar tahanan teroris yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan dipindahkan ke markas militer.