Potensi kerugian atas transaksi di TPK Koja diduga mencapai Rp 3-4 miliar akibat berhentinya kegiatan operasional akibat kericuhan penertiban bangunan liar di sekitar makam Mbah Priok.

Palang Merah Indonesia (PMI) menilai bentrokan antara aparat keamanan dan warga dalam upaya pembongkaran makam Mbah Priok adalah kerusuhan, bukan konflik. PMI juga siap membantu penyelesaian masalah tersebut dari sisi kemanusiaan.

Menguatnya desakan agar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Haryanto Badjuri dicopot pasca insiden berdarah di Tanjung Priok belum mendapatkan kepastian dari Pemprov DKI. Pemprov masih akan membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki peristiwa tersebut.

Ahli waris makam Mbah Priok dan PT Pelindo II mencapai kesepakatan terkait sengketa lahan yang berujung bentrokan berdarah.

Mediasi yang dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta, PT Pelindo II dan ahli waris, menemui titik terang. PT Pelindo II menyanggupi segala permintaan ahli waris yang diwakilkan kepada Ketua FPI Habib Rizieq.

Pemprov DKI Jakarta tidak akan menggusur pemakaman Habib Hasan bin Muhammad al Haddad alias Mbah Priok. PT Pelindo II yang bersengketa dengan warga di areal pemakaman itu pun menyetujui.

Korps Marinir TNI AL mempunyai sejarah manis dalam memadamkan kerusuhan, salah satu contohnya pada 1998. Sebenarnya bagaimana cara Marinir menangani amuk warga?

Proses mediasi antara pihak PT Pelindo, Pemprov DKI Jakarta dan ahli waris telah dimulai. Acara dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Gubernur Fauzi Bowo tidak ikut dalam mediasi tersebut.

Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) turun tangan unuk menyelesaikan sengketa lahan pemakaman Mbah Priok di Tanjung Priok. BPN telah mengirim tim kajian mengenai makam Mbah Priok di Koja Tanjung Priok terkait PT Pelindo II.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan PT Pelindo II terhadap sengketa tanah di mana petilasan makam Mbah Priok berada. Namun perusahaan itu tidak boleh sewenang-wenang dengan hanya memberi ruang 100 meter persegi untuk petilasan itu.