Pernyataan Istana bahwa Jaksa Agung Hendarman Supandji tetap legal, dinilai sebagai sikap tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, DPR bisa saja mempertanyakan sikap Presiden dengan menggunakan hak interpelasi.

Perbedaan tafsir soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jabatan Jaksa Agung yang dipegang Hendarman Supandji masih terjadi hingga hari ini. Dengan tegas, Ketua MK Mahfud MD mengatakan, Hendarman bukan lagi Jaksa Agung.

Yusril Ihza Mahendra mengaku hanya tertawa mendengar pernyataan Mensesneg Sudi Silalahi soal permohonan uji materi UU Kejaksaan yang dilakukannya. Yusril, yang juga mantan Mensesneg era SBY, menilai pernyataan Sudi ngawur.

Mensesneg Sudi Silalahi menegaskan, pihaknya hanya berpedoman pada putusan MK tentang uji materi UU Kejaksaan, yang dibacakan hakim dalam amar putusan. Istana tidak mau melihat komentar-komentar sejumlah pihak pada putusan itu.

Sembari menunggu petunjuk Presiden SBY, Hendarman Supandji menyatakan akan tetap bekerja sebagai jaksa agung. Hendarman akan terus bekerja hingga ada Keputusan Presiden (Keppres) soal posisi dirinya.

Yusril Ihza Mahendra tertawa sumringah. Kemarin, uji materi yang dia ajukan ke Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Akibatnya, posisi Jaksa Agung disandang Hendarman Supandji pun 'melayang'. Ibaratnya, ini adalah kado pahit dari Yusril di akhir masa jabatan Hendarman.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 'menganulir' Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung menurunkan wibawa pemerintah. Hal ini harus dijadikan pelajaran penting oleh pemerintah.

Penyidikan di Kejaksaan Agung tak terpengaruh oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi tentang keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Penyidikan tetap jalan terus.

Apa reaksi Hendarman Supandji atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi tentang keabsahan jabatannya selaku jaksa agung? "Saya menunggu petunjuk Presiden," jawabnya tenang.

Produk legislasi DPR tidak hanya rendah. DPR 2004 - 2009 hanya berhasil menyelesaikan 186 RUU dari 335 RUU. Atau sekitar 56 persen selama lima tahun. Namun, juga seperti yang dikeluhkan oleh Ketua MK Mahfud MD, UU tersebut tidak berkualitas.