Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin kembali mengaktifkan MoU bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan dengan melibatkan Dirjen PAS. Pelibatan Dirjen PAS dalam sidak memberantas narkotika di di Lapas dan Rutan harus diawasi ketat.

Menkum Amir Syamsuddin memastikan bahwa tanpa MoU dengan Kemenkum HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN) bisa melakukan penindakan di penjara. BNN memiliki kewenangan penuh.

"Tapi, menginggat penjara identik dengan kekerasan, terlalu cengeng kesannya jika otoritas lapas setempat justru memperheboh 'sebatas' ikhwal penamparan," ujar Reza Indragiri.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memeriksa handpnone yang dimiliki setiap napi di luar dari para target jaringan narkotika.

Menkum HAM Amir Syamsudin menjamin MoU pemberantasan peredaran narkotika segera diaktifkan. Dalam pembakuan yang baru Dirjen Pas diikutsertakan dalam setiap operasi BNN

Petugas sipir Lapas Kelas IIA Pekanbaru bersikukuh bila terjadi penamparan yang dilakukan Denny Indrayana saat sidak. Guna meyakinkan itu, petugas rela untuk disumpah pocong.

Di tengah pembekuan MoU antara Kemenkum HAM dengan BNN terkait pemberantasan narkoba di Lapas, ternyata sidak tetap dilakukan. Operasi tersebut berhasil menyita sejumlah jenis narkoba dari Lapas Cirebon.

"Kesaksian BNN yang menyatakan tidak ada pemukulan oleh Denny terpatahkan dengan rekayasa penggalangan opini publik untuk mendelegitimasi Denny," tutur Ota.

Metode pemberantasan narkoba yang ditempuh oleh Kemenkum HAM dan BNN dinilai terbukti cukup efektif, terlepas dari kontroversi seputar isu pemukulan di dalamnya. Pemberantasan narkoba dengan metode silence operation itu dinilai cukup berhasil.

Menkum HAM Amir Syamsuddin tidak main-main dengan program pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan. Bila ada yang terbukti sipir atau petugas di penjara yang bekerjasama dengan bandar narkoba akan dipecat.