Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil meminta agar kepolisian diberikan kesempatan untuk menangani kasus <i>driving simulator</i> di Korlantas Polri. Nasir menilai kepercayaan masyarakat kepada Polri harus dibangun.

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi SIM oleh Korlantas Mabes Polri kini sedang ditangani oleh dua lembaga, Polri dan KPK. Hal ini lantas menjadi polemik, siapa yang lebih pantas untuk menanganinya.

KPK dan Mabes Polri tengah 'berebut' dalam penanganan kasus korupsi pengadaan driving simulation. Namun khusus untuk tersangka Irjen Djoko Susilo, KPK memastikan tidak ada hambatan.

Pertemuan antara Kapolri dan Ketua KPK untuk membicarakan penanganan kasus korupsi driving simulation memang batal digelar. Namun pertemuan itu diharapkan mampu menyelesaikan ketidaksepahaman yang ada.

Kasus pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri sarat dengan konflik kepentingan bila ditangani oleh Bareskrim Polri. Karena itu, harus secepatnya diserahkan ke KPK.

Pimpinan KPK dikabarkan akan menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri membahas perkara korupsi driving simulation hari ini. Namun, ternyata belum ada jadwal resmi mengenai pertemuan itu.

Pimpinan Mabes Polri dan KPK akan menggelar rapat koordinasi membahas kasus dugaan korupsi driving simulator SIM. Rakor ini akan digelar di Mabes Polri pukul 14.00 WIB siang nanti.

Presiden SBY didesak bertindak tegas dalam kasus Korlantas Polri. Intervensi harus dilakukan bukan dalam konteks mencampuri proses hukum, tapi mengoreksinya.

Nama Tiwi menyeruak di kasus simulator SIM. Adalah pengacara Sukotjo Bambang, Erick S Paat yang menyebut nama Tiwi. Siapa Tiwi? Seperti disebutkan Erick, Tiwi merupakan sekretaris pribadi Djoko. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy berharap agar KPK dan Polri bisa harmonis. Kedua institusi ini mesti saling mendukung. Bak pesawat, KPK di depan dan Polri sebagai sayapnya.