Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenjarakan 7 tahun Bupati Sragen Untung Sarono Wiyono. KY menganggap putusan ini memberikan rasa keadilan yang sangat dinanti-nantikan masyarakat.

RUU MA selain berisi ancaman penjara 10 tahun bagi hakim agung juga mengancam denda maksimal Rp 10 miliar. "Itu disisipkan oleh seorang anggota Komisi III DPR," kata jubir MA, Djoko Sarwoko.

Pencatutan nama lembaga untuk mencari keuntungan pribadi tidak hanya terjadi di institusi TNI. Mereka mengaku investigator KY dan kerap mendatangi para hakim dengan tujuan memeras.

Selain berisi ancaman penjara 10 tahun, DPR dalam RUU MA juga mengancam denda maksimal Rp 10 miliar. Hal ini membuat KY bereaksi keras dan menentang tegas.

KY terhenyak. Rancangan Mahkamah Agung yang disusun Komisi III DPR bisa memenjarakan hakim agung selama 10 tahun karena putusan yang dibuatnya. Apalagi salah satu poin pembatalan kesepakatan MA-KY.

Pemimpin prodemokrasi Burma, Aung San Suu Ky,i dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan Menlu AS di Washington pada Selasa, 19 September.

Putusan pamungkas MA dengan membebaskan Prita Mulyasari disambut tangis bahagia oleh pegawai bank tersebut. Menurut KY, putusan ini sudah sesuai dengan harapan.

MA kini mempunyai hak monopoli untuk memilih hakim ad hoc berintegritas dari 89 orang calon hakim ad hoc tipikor. Sayangnya banyak di antara mereka mempunyai catatan tidak begitu mulus.

Bila 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK ditarik, maka hanya tersisa 68 penyidik saja. Sejumlah masalah pun bisa muncul. Karena itu, perlu jiwa besar Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk memperpanjang mereka.

PBNU memastikan seluruh hasil yang diperoleh dari Munas dan Konbes akan direkomendasikan kepada Presiden SBY. Diharapkan hasil rekomendasi ini akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan.