Dengan naiknya harga BBM 30 persen itu bukan berarti subsidi harga BBM akan berakhir. Dengan kenaikan harga BBM hingga 30 persen, harga BBM masih harus disubsidi lagi oleh pemerintah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan disalurkan di 6 kota di Indonesia sebagai kompensasi dari rencana kenaikan harga BBM nanti dinilai tidak efektif jika tidak serentak dilakukan di seluruh provinsi.

BLT yang akan disalurkan di 6 kota di Indonesia dinilai tidak efektif. Kebijakan ini hanya akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial.

Dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 100.000 per bulan bagi si miskin dinilai tidak minimal. Dana kompensasi dalam BLT yang paling ekonomis yang bisa diterima si miskin adalah Rp 168.000 per bulan.

Persiapan pelaksanaan pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM terus digodok. Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi mulai merapat ke BPS untuk sosialisasinya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 3.000 orang miskin yang sudah tidak layak menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM.

Sekitar 250 ribu tenaga kerja per sektor industri terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) jika BBM dinaikkan 30%. Pemerintah diminta tidak mengambil opsi menaikkan harga BBM.

Kenaikan BBM sudah menjadi keharusan di tengah tingginya harga minyak dunia  cadangan minyak negara sedikit. Tidak menaikkan BBM justru akan lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus untuk warga miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM dinilai kurang memiliki kesiapan pelaksanaan.

Mahasiswa di Malang menggelar aksi jalan kaki menolah rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan ini dianggap semakin menyengsarakan rakyat miskin.