Presiden SBY mengakui ketergantungan negara pada utang luar negeri, penjualan aset negara, dan privatisasi tidak sehat dan rawan bagi negara.

Tim Ekonomi pemerintah dijuluki 'Teh Botol'. Julukan itu diberikan karena tim ekonomi sekarang dinilai tidak bisa membaca situasi krisis ekonomi yang sedang melanda saat ini.

Bank Dunia menyiapkan mekanisme pembiayaan roll over risk untuk antisipasi kebutuhan utang valas perusahaan swasta  yang jatuh tempo tahun ini.

Pemerintah dituding keranjingan utang. Padahal rencana untuk menambah utang luar negeri di tengah krisis ekonomi bisa semakin menambah beban.

Pakar Transportasi ITB Prof Kusbiyantoro meminta pemda mempertimbangkan masak-masak soal pendanaan kereta gantung. Menurutnya sistem angkutan umum massal tak pernah untung.

Perusahaan pemeringkat internasional Fitch Ratings menurunkan peringkat nasional jangka panjang PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) ke 'AA-(idn)' dari sebelumnya 'AA(idn)'.

Besarnya beban pembayaran utang luar negeri membuat Indonesia tidak bisa membangun. Hal inilah yang membuat capres Partai Gerindra Prabowo Subianto prihatin. Jika terpilih sebagai presiden, Prabowo akan menjadwal ulang pembayaran utang luar negeri.

Di akhir masa jabatannya, Presiden SBY merasa tidak pernah menjual aset negara untuk pembangunan. SBY pun mewanti-wanti agar tidak perlu lagi menjual aset negara lagi dalam membangun bangsa.

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden SBY mewanti-wanti agar tidak perlu lagi menjual aset negara lagi dalam membangun bangsa. SBY menegaskan bahwa semasa kepemimpinannya, ia tidak pernah menjual aset negara.

SBY berjanji tidak akan melindungi siapapun termasuk kader Partai Demokrat (PD) yang melakukan tindak pidana korupsi. KPK diminta menindak siapapun yang terlibat dalam aksi jahat merugikan uang negara itu.