ICW mengendus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan tabungan haji oleh Kemenag. ICW pun meminta Kemenag untu bertindak transparan memberikan penjelasan.

Di tubuh polisi banyak sosok yang memahami benar kasus hukum. Namun penyidik kesulitan melacak asal-usul harta kekayaan milik Gayus H Tambunan. Untuk mengejar unsur suap, KPK dinilai bisa aktif masuk untuk menangani.

Ternyata dokumen Stranas dan RAN PK) 2010-2025 yang sudah disodorkan  kepada Presiden SBY sejak awal tahun ini belum diteken. Presiden pun diminta untuk segera menindaklanjutinya.

"Lawan korupsi.." Teriak musisi berambut gimbal di atas panggung. Provokasi ini pun membangkitkan gairah sejumlah abege (anak baru gede). Dengan lantang mereka pun meneriakan perlawanan pada koruptor.

Pemerintah diminta tak sekedar umbar janji dalam pemberantasan korupsi. Perlu ada aksi, yakni dengan menggunakan tangan kepolisian dan kejaksaan.

Upaya perang melawan korupsi harus melibatkan semua pihak. Tidak terkecuali anak muda. Mereka mesti disadarkan akan pentingnya upaya pemberantasan korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menentang upaya pembubaran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Langkah pembubaran Satgas justru dinilai menguntungkan koruptor.

Kemendiknas masih belum mengambil sikap soal tuntutan ICW agar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) dimasukkan dalam buku pedoman dana BOS. Mereka mengaku masih memerlukan waktu untuk mengkaji permintaan tersebut.

ICW menyerahkan hasil audit BPK DKI Jakarta tentang penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 5,7 miliar ke Kemendiknas. ICW juga serahkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang keterbukaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS.

Mabes Polri menjerat tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan hanya dengan pasal gratifikasi, bukan penyuapan. Hal ini menimbulkan kecurigaan baru kalau ada upaya untuk melindungi para penyuap Gayus.