DPR mengeluhkan kenaikan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Setoran awal BPIH ini naik dari Rp 20 juta menjadi Rp 25 juta.

Panja Pajak Komisi III DPR akan segera memanggil mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution dan mantan direktur intelijen dan penyidikan Ditjen Pajak yang kini menjadi Dirjen Pajak Tjiptarjo.

Perubahan nama dana aspirasi tidak mempengaruhi sikap PDIP. Apa pun nanti namanya, PDIP tetap bertekad untuk menolak usulan yang terus didorong oleh Partai Golkar itu.

Pemerintah telah mengingatkan DPR, dana aspirasi  melanggar sejumlah UU. Sayang sekali peringatan tersebut justru diabaikan dan usulan kontroversial itu akan dibahas dalam rapat Panja RAPBN 2011.

"Saya tegaskan, dana aspirasi baru usulan awal dan dalam bentuk catatan dari Partai Golkar. Jadi bukan kesimpulan paripura DPR," tegas Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Panja Pengawas Penegakan Hukum DPR berjanji akan mengusut tuntas kasus Sisminbakum. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun tengah mempertimbangkan untuk melakukan gelar perkara (ekspos) kasus tersebut agar perkaranya menjadi terang.

Sejumlah anggota Panja Pengawas Penegakan Hukum dari Komisi III DPR menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pertemuan tersebut terkait rencana meminta keterangan Ketua Tim Penyidik Kasus Sisminbakhum, Farid Harianto.

Partai Golkar tidak menganggap pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang terkesan menolak dana aspirasi usulan Golkar. Partai yang dipimpin Aburizal Bakrie ini masih yakin pemerintah akan menyambut positif usul kontroversial ini.

PPP mengaku tidak bisa mengambil sikap lebih jauh terkait dana aspirasi yang diusulkan Golkar. Kelanjutan dana aspirasi ini akan sangat tergantung dengan kesepakatan antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pembina PD Presiden SBY.

Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa mempunyai pandangan lain soal dana aspirasi yang diusulkan Golkar. Bagi PAN, usulan Golkar tetap sudah kandas dan tidak akan dibahas dalam Panja RAPBN 2011.