FPDIP DPR mendorong hak interpelasi DPR atas moratorium remisi bagi koruptor. Namun FPDIP menegaskan tak membela kepentingan koruptor.

Menurut Fraksi Hanura DPR, Presiden SBY perlu menjelaskan apa payung hukum moratorium remisi untuk koruptor.

Menurut anggota FPD DPR, Ruhut Sitompul, partai yang mendukung hak interpelasi pengetatan pemberian remisi adalah pendukung koruptor.

Tujuh fraksi di Komisi III DPR mendukung wacana hak interpelasi DPR mengenai pengetatan remisi terpidana kasus korupsi. Manuver politik ini dinilai hanya memperjuangkan kepentingan para koruptor.

2 Politikus Golkar Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo menjadi motor hak interpelasi remisi koruptor. Keduanya melihat ada pelanggaran HAM dalam pengetatan remisi koruptor itu. Bukan bela koruptor?

Perlu tidaknya perpanjangan masa tugas Timwas Century akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR. Rapat tersebut akan dilaksanakan pekan depan sembari mendengarkan laporan hasil kerja Timwas Century.

Tujuh fraksi mendukung wacana hak interpelasi DPR mengenai pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi. Manuver politik yang dimotori fraksi Partai Golkar itu mengundang sinisme.

Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo mempertanyakan alasan pencegahan keluar negeri anggota PAN Wa Ode Nurhayati oleh KPK. Menurut Dradjad, dasar pencekalan itu hingga kini masih belum jelas.

Empat dari tujuh fraksi DPR pendukung penguliran hak interpelasi terhadap pengetatan syarat remisi dan bebas bersyarat terpidana kasus korupsi adalah anggota Setgab Koalisi. Perkembangan ini akan Partai Demokrat usung dalam rapat pimpinan fraksi anggota Setgab Koalisi.

Sekjen PAN Taufik Kurniawan belum dapat kabar pencekalan anggota PAN Wa Ode Nurhayati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia segera meminta keterangan kepada Wa Ode.