Menyusul pengumuman hasil hitung cepat perolehan suara parpol kontenstas Pemilu 2009, elit politik gencar melakukan manuver politik. Meski aksi mereka bagian demokrasi, tapi pernyataan yang dikeluarkan dapat menimbulkan kecurigaa.

Karut marutnya DPT dalam Pemilu Legislatif lalu salah satunya disebabkan perubahan pendataan pemilih dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Untuk menimalisir kekacauan serupa, pada Pilpres mendatang idealnya stelsel pasif perlu diberlakukan kembali.

Bawaslu meminta agar pemerintah mengeluarkan Perppu jika penghitungan suara di atas pukul 12 malam terjadi. Namun menurut KPU tidak perlu Perppu dikeluarkan.

Penghitungan suara di atas pukul 12 malam harus memiliki payung hukum berupa Perppu. Sebab hal itu telah melanggar aturan yang terdapat dalam undang-undang.

Parpol mengeluh, belum mendapatkan DPT pasca-Perppu per TPS. KPU sudah lama menjanjikan, tapi KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya sibuk mengurus logistik pemilu.

Pemerintah siap membantu jajaran KPU untuk melakukan pemutakhiran segera DPT Pemilu 2009. Pihak KPU dan KPUD tinggal ajukan permintaan data kependudukan tambahan daerah masing-masing.

Ribut-ribut soal DPT, sebetulnya sudah terlambat. Sikap KPU yang tidak terbuka terhadap DP4 menjadi awal masalah. Kini, sesudah mendapatkan Perppu yang diinginkan, perbaikan DPT juga belum memenuhi harapan.

Kampanye adalah pekerjaan termudah KPU. Tugasnya hanya koordinasi dengan peserta untuk menentukan waktu dan lokasi, serta koordinasi polisi untuk menjaga keamanan. Tapi KPU tak sukses menjalankannya.

Kepastian hukum tentang pemberian suara belum jelas; pengadaan dan pendistribusian logistik juga mengkhawatirkan. Bila KPU terbuka, masyarakat, media dan partai pasti akan membantu.

KPU telah menandatangani perubahan terbatas atas Peraturan KPU No 3 /2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Maka secara resmi penandaan lebih dari 1 kali dianggap sah.