Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika hanya ada 1 pasangan capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2009. Salah satunya, sang capres tunggal harus bertarung dengan kotak kosong saat pencontrengan.

Pemerintah siap mengeluarkan perppu tentang kemungkinan hanya satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2009. Namun demikian, hal ini harus didahului oleh inisiatif KPU.

Tuntutan sejumlah parpol agar Depdagri membuka DP4 terkait kekisruhan DPT ditanggapi dingin. Depdagri berdalih DPT adalah kewenangan KPU.

Perppu 1/2009 tentang perubahan UU 10/2008 tentang Pemilu akhirnya disetujui oleh Komisi II DPR. Semua Fraksi menyetujui untuk membahas lebih lanjut Perppu ini.

Pengesahan Perppu 1/2009 yang mengatur penyempurnaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap mendapat kiritikan anggota Dewan. Unsur kegentingan memaksa dalam terbitnya Perppu dipertanyakan.

Kelambanan kinerja KPU akhirnya menuai kekisruhan DPT Pemilu 2009. Isu ini lalu dimanfaatkan sekelompok politikus untuk kepentingannya sendiri dengan dalih memperjuangkan hak pilih warga negara.

Menyusul pengumuman hasil hitung cepat perolehan suara parpol kontenstas Pemilu 2009, elit politik gencar melakukan manuver politik. Meski aksi mereka bagian demokrasi, tapi pernyataan yang dikeluarkan dapat menimbulkan kecurigaa.

Karut marutnya DPT dalam Pemilu Legislatif lalu salah satunya disebabkan perubahan pendataan pemilih dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Untuk menimalisir kekacauan serupa, pada Pilpres mendatang idealnya stelsel pasif perlu diberlakukan kembali.

Bawaslu meminta agar pemerintah mengeluarkan Perppu jika penghitungan suara di atas pukul 12 malam terjadi. Namun menurut KPU tidak perlu Perppu dikeluarkan.

Penghitungan suara di atas pukul 12 malam harus memiliki payung hukum berupa Perppu. Sebab hal itu telah melanggar aturan yang terdapat dalam undang-undang.