Sebagai seorang penegak hukum, seyogyanya seorang polisi mau bekerjasama dan taat terhadap hukum ketika dipanggil penyidik sebagai saksi untuk menuntaskan sebuah kasus yang tengah disidik. Namun, hal itu tak terjadi pada Kapolda Kalimantan Timur Irjen Andayono.

Bambang Widjojanto mengajukan surat permohonan berhenti sementara dari posisinya. Anggota tim pengacara BW, Usman Hamid, menilai pemberhentian BW akan berdampak negatif pada KPK.

Komjen (purn) Oegroseno mengeluarkan kritik keras terhadap Komjen Budi Gunawan dan Kabareskrim Irjen Budi Waseso. Dia menilai kedua sosok itu menjadi 'biang masalah' di Polri. Apakah dia tak takut mendapat perlawanan?

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan memasuki usia 100 hari pada Rabu (28/1/2015) besok. Di usia kepemimpinan Jokowi yang masih muda, terjadi konflik antara oknum Polri dengan KPK. 

Kasus rekening gendut alias transaksi mencurigakan dari calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengemuka lagi akhir-akhir ini. Rekening gendut ini juga jadi ‎perbincangan dalam rapat Komisi III dengan PPATK.

Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gratifikasi. Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri menunggu perkembangan status hukumnya di KPK.

Presiden Joko Widodo konon dalam posisi dilematis menghadapi desakan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang digelorakan petinggi KIH. Padahal sebagai presiden pilihan rakyat, Jokowi harusnya tak boleh tersandera apapun, setuju?

Tim pengacara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bersedia mendampingi para pimpinan KPK lainnya yang dilaporkan ke Mabes Polri. Anggota kuasa hukum BW, Usman Hamid, menuturkan serangan bertubi-tupi terhadap para pimpinan KPK adalah upaya politis untuk menggoyang KPK.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko meminta partainya segera mendukung Presiden Jokowi memperkuat KPK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut mengomentari mengenai wacana hak imunitas untuk pimpinan KPK. Menurut JK, seorang Presiden saja tidak kebal hukum, apalagi 'hanya' sebatas pejabat negara.