Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membatasi wilayah kerja kapal asing berizin resmi di Indonesia, menuai protes.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (21/01/2015) menggelar rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senayan, Jakarta.

Para menteri Kabinet Kerja rapat dengan Badan Anggaran DPR membahas RAPBN-P 2015. Namun di sela-sela rapat tersebut, terdengar celetukan soal Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai calon presiden.

Tertundanya RDP antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan komisi IV DPR, membuat para nelayan yang ingin protes ke Menteri Susi, kecewa berat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi sorotan dalam rapat pembahasan RAPBN-P 2015. Paparan program kerja Susi diapresiasi para anggota dewan.

Menteri Kelauran dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dirinya akan tegas memberantas kapal-kapal tak berizin. Agar pencurian ikan bisa diberantas.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal kebijakan sektor kelautan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti begitu optimistis Indonesia bisa swasembada garam.

Bandara-bandara di Indonesia belum seluruhnya bisa didarati pesawat bermesin jet atau baling-baling yang memiliki daya angkut di atas 50 kursi. Akibatnya, lalu lintas angkutan udara hingga pelosok negeri masih bergantung pada pesawat kecil.

Untuk memberantas pencurian ikan atau illegal fishing, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang kegiatan bongkar muat kapal di laut, atau transhipment.