Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas (ratas) terkait desa di Kantor Presiden. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Setelah UU MD3 direvisi, Koalisi Indonesia Hebat akan mendapat posisi wakil ketua di setiap alat kelengkapan dewan (AKD). PKB sebagai salah satu fraksi di KIH meminta jatah 5 kursi pimpinan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar akan menegur perusahaan yang mengabaikan prgoram program corporate social responsibility (CSR).

Pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tugas besar pemerintah Indonesia. Menteri Desa PDT, Marwan Jafar, mengatakan banyak kabupaten dan Desa masuk kategori tertinggal, khususnya di daerah perbatasan.

Kemen PDT meluncurkan SMS dan Call Center Pengaduan Desa. SMS dan Call center ditujukan agar pemerintah dapat mendengarkan informasi serta keluhan langsung dari masyaraka desa, daerah tertinggal dan para warga transmigrasi.

Kasus tindak pidana korupsi yang menyeret direktur PT Pos Indonesia disebut-sebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (5/1/2015). Namun hingga Senin sore pelimpahan tersebut belum juga dilakukan.

Pemerintah butuh anggaran ratusan triliun rupiah untuk membenahi dan membangun desa tertinggal di seluruh Indonesia.

Pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) meminta tambahan anggaran dalam APBN-Perubahan 2015 (APBN-P 2015).

16 Ribu fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Mandiri diputus kontraknya oleh Kemendagri pada 31 Desember lalu. 

Pembangunan desa dan daerah tertinggal tak hanya dilihat dari perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat saja. Aspek kesehatan seperti angka harapan hidup serta akses menuju fasilitas kesehatan juga tak boleh dipinggirkan