Setelah 8 hari berlalu, Menkes, BPOM dan IPB tidak mau mengumumkan hasil riset nama susu formula berbakteri Enterobacter Sakazakii secara sukarela. Alhasil, penggugat, David Tobing akan mengajukan eksekusi paksa.

Dalam melakukan sertifikasi halal, seorang auditor memiliki peran yang sangat penting. Namun auditor halal internal ini pun tak jarang diragukan kredibilitasnya, karena ditunjuk dan merupakan bagian dari perusahaan yang bersangkutan. Inilah yang mendapat perhatian Kementrian Agama.

PBNU mendesak Menteri Kesehatan (Menkes), melaksanakan perintah hakim dan mengumumkan merek susu formula berbakteri Enterobaceter Sakazakii.

IPB masih enggan menyebutkan nama-nama susu formula berbakteri Enterobaceter Sakazaki. Walau melawan putusan pengadilan, namun pihak IPB yakin aparat hukum tidak akan melakukan eksekusi paksa untuk menyita hasil penelitian IPB.

Institut Pertanian Bogor (IPB) turut prihatin atas banyaknya kasus pencucian otak oleh NII KW 9. Rektorat IPB pun mengizinkan intel masuk kampus untuk menyelidiki sepak terjang NII di IPB.

Panitia Penyelenggara Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mengimbau para peserta SNMPTN menghindari joki dan tindak kecurangan lain. Para peserta juga diminta belajar dengan baik dan percaya diri agar bisa masuk kampus impian.

Geger wacana brain washing (cuci otak) hari-hari ini menghiasi pemberitaan sejumlah besar media lokal dan nasional. Tidak tanggung-tanggung, sebagian besar korban berasal dari kalangan kampus.

Kepolisian sudah memetakan dan terus memantau aktivitas penipuan berkedok Negara Islam Indonesia (NII) di Jakarta dan sekitarnya. Mereka beroperasi secara terselubung di rumah-rumah.

Eksekusi sukarela atas Menkes, BPOM dan IPB Bogor untuk mengumumkan nama merek susu formula berbakteri tidak membuahkan hasil. Tiga pihak ini berdalih bertentangan dengan berkas perkara.

Menkes, IPB Bogor dan BPOM menolak perintah hakim untuk mengumumkan nama merek susu formula berbakteri. Alhasil, Ketua PN Jakpus Syahrizal Sidik mengingatkan bahwa setiap orang harus taat hukum.