Tim Angket DPRD Jakarta melebar ke mana-mana. Tak hanya akan memanggil istri Gubernur DKI Ahok, Veronica Tan, mereka juga akan memanggil pihak-pihak terkait dana CSR yang mereka sebut dikelola Ahok Center.

Tim Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta berencana memanggil istri Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Veronica Tan. Veronica akan dipanggil pada Senin 16 Maret 2015.

Nama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) kerap diperbincangkan di tengah polemik dana siluman Rp 12,1 triliun di RAPBD DKI tahun 2015. Lalu siapa sebenarnya yang lebih dicintai rakyat DKI Jakarta, apakah Ahok yang berani atau Lulung cs yang mengusung angket?

Sekda DKI Saefullah mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya baru-baru ini, biaya hidup keluarga di Jakarta Rp 6 juta per bulan. Karena itu, wajar apabila gaji PNS yang masuk dalam belanja pegawai mencapai Rp 20 triliun.

Dari hasil survei Cyrus Network, mayoritas warga DKI Jakarta lebih mempercayai Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) daripada DPRD DKI terkait kisruh APBD. Publik justru menantang DPRD untuk membuktikan pendapat mereka jika memang Ahok salah.

Perseteruan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terkait APBD masih terus bergulir. Kedua pihak mengklaim APBD versi merekalah yang paling benar. Bagaimana dengan publik?

Sekretaris Daerah DKI Saefullah dicecar pertanyaan soal RAPBD DKI 2015 oleh tim angket DPRD DKI. "Yang dikirim ke Kemendagri itu sudah dibahas oleh Komisi-komisi, tapi keluarannya dari DPRD ya normatif seperti ini," kata Saefullah.

DPRD DKI menggulirkan angket setelah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersoalkan dana siluman Rp 12,1 triliun di RAPBD 2015. Polemik Ahok-DPRD berkepanjangan, namun Ahok tetap tak mau kompromi. Survei membuktikan Ahok masih dicintai, justru DPRD DKI jadi ironi.

Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, meyakini Panitia Hak Angket DPRD telah mendapatkan bukti paling konkret tentang pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Ahok dinilai telah melakukan pelanggaran etika dan hukum.

Gagat Djiwarno, konsultan e-budgeting Pemprov DKI diperiksa Pansus Hak Angket DPRD DKI Rabu (11/3/2015). Menurut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), peran Gagat adalah sebagai tenaga ahli e-budgeting APBD DKI.