Rencana DPRD DKI untuk menggelar rapat paripurna hasil investigasi Tim Pencarai Fakta (TPF) urung dilakukan. Hal tersebut karena tim perumus belum selesai menyusun laporan.

Menyikapi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas Ham dan PMI, Pemprov DKI akan memberikan santunan bagi korban kerusuhan di Koja. Sebanyak 231 korban dari unsur masyarakat, Satpol PP dan Polisi akan mendapat santunan.

Hasil investigasi TPF DPRD DKI terkait kerusuhan di Koja, akan diumumkan pada tanggal 20 Mei 2010, dalam rapat paripurna. TPF mengatakan hasil investigasinya akan ada perbedaan dengan investigasi Komnas HAM dan PMI. Apa perbedaan tersebut?

Sebanyak 231 orang korban insiden bentrokan berdarah di Makam Mbah Priok akan diberi santunan total Rp 1,8 miliar. Santuan itu dikucurkan dari dana PT Pelindo dan APBD.

Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi Satpol PP sebagai tindak lanjut rekomendasi penyelidikan atas kasus kerusuhan di Koja, Jakarta Utara (Jakut). Sebagai tahap awal, Pemprov akan menyerap keluhan-keluhan masyarakat atas kinerja Satpol PP.

Komnas Ham menilai Instruksi Gubernur No 132 tahun 2009 tentang penertiban bangunan di lahan milik PT Pelindo II adalah pemicu kerusuhan di Koja, Jakarta Utara. Wakil Gubernur Prijanto pun menolak kesimpulan itu.

Tim investigasi Palang Merah Indonesia (PMI) meminta Pemrov DKI untuk memberi santunan kepada korban rusuh di Makam Mbah Priok pada bulan April lalu. Permintaan ini adalah salah satu rekomendasi, dari 7 rekomendasi PMI terkait rusuh di Koja, Tanjung Priok.

Tim investigasi PMI untuk kerusuhan Koja telah merampungkan tugasnya. Data temuan tim akan segera diserahkan langsung kepada Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo belum mau mengomentari hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap tragedi Tanjung Priok 14 April lalu. Ia menunggu hasil penyelidikan oleh TPF dari PMI lebih dulu baru kemudian menyampaikan tanggapan.

Tim penyelidik Komnas HAM untuk peristiwa Tanjung Priok Berdarah, sudah menyelesaikan pekerjaannya. Rekomendasi tindak lanjut ditujukan kepada Pemprov, DPRD, Polri dan korporasi.