Pengadilan memenangkan TNI AL dalam sengketa lahan dengan tujuh pihak. Namun dikalahkan dalam perkara dengan ahli waris Soemardjo. Menolak eksekusi.

Presiden Jokowi membagi menteri-menterinya menjadi dua kategori, menteri profesional dan profesional-parpol. Ada perbedaan mencolok dari kinerja dua kategori menteri ini.

Saat masih berstatus capres, Joko Widodo pernah bicara menolak bagi-bagi roti kekuasaan atau bagi-bagi kursi menteri. Namun toh Jokowi tak bisa mengelak dari kompensasi politik untuk para parpol pendukungnya yang tergabung dalam KIH, Koalisi Indonesia Hebat.

Madun, terdakwa kasus pemerasan dan penipuan kini tengah menyerang KPK. Padahal, dulu Madun tertangkap saat menipu seseorang karena mengklaim bisa mengamankan kasus di KPK.

Kompol Sardan Raden Kemala menggugat para pihak ke pengadilan. Sebab ia merasa memiliki dua pulau di gugusan Krakatau yaitu Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku.

Sebanyak 10 mantan anggota DPRD Bondowoso periode 2009-2014 terancam harus mengembalikan keuangan negara yang pernah diterimanya. Hal itu menyusul putusan kasasi MA yang menganulir keanggotaan mereka.

Tarik-menarik sebagian pengurusan dan klaim kewenangan antara Kemendagri dan Kemendesa PDT menjadi sinyal buruk. Tarik-ulur pembagian kewenangan pengaturan mengenai desa, telah diperkirakan sejak lama.

Pengurus Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia mengeluhkan pemberhentian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyatakan sudah ada solusi soal tarik menarik untuk penataan desa. Solusi yang dibuat bersama Mendagri itu membuat program PNPM dihentikan.

Awan gelap yang menaungi puluhan ribu fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) kini mulai sirna. Titik terang datang dari MenPAN Yuddy Chrisnandi.