Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan surat suara pemilihan caleg yang tertukar di sejumlah daerah. Tindakan KPU itu pun telah melanggar UN No 10/2008 pasal 288. Bawaslu akhirnya melaporkan KPU ke Mabes Polri.

Carut marutnya penyelenggaraan Pemilu juga tidak terlepas dari peran Bawaslu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, tidak hanya pimpinan KPU, tapi anggota Bawaslu juga harus ikut mundur.

Usai pertemuan, para komisioner pun segera meninggalkan gedung tanpa memberikan komentar kepada pemburu berita.

KPU Kabupaten/Kota dinilai kurang melakukan sosialisasi daftar peserta pemilu yang dibatalkan karena terlambat menyerahkan dana awal kampanye. Merasa dirugikan, caleg dari PPNUI, Afrianto melapor kepada Bawaslu.

135 kasus pidana pemilu selama masa kampanye diterima Kejaksaan Agung (Kejagung). 55 Di antaranya sudah diputus dan ada yang melibatkan caleg.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 963 kasus pelanggaran Pemilu. Terdiri dari pelanggaran administrasi (619 kasus), tindak pidana pemilu (138 kasus), dan lain-lain (206 kasus).

KPU di daerah tetap menolak menggelar pemilu ulang di TPS yang mengalami kartu suara tertukar dengan dapil lain. Keputusan ini dinilai merugikan pemilih dan caleg.

Surat suara di sejumlah daerah tertukar dengan daerah lain. Badan Pengawas Pemilu mengaku menerima laporan di 79 daerah.

Tuntutan atau gugatan hukum terhadap KPU atas kekacauan DPT, tak hanya mengurangi legitimasi hasil pemilu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekisruhan baru. Apakah KPU siap menghadapinya?

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai banyak persoalan yang terjadi dalam pemungutan suara 9 April 2009. KIPP pun kan mengajukan citizen law suit atau gugatan hukum secara kolektif kepada penyelenggara pemilu yakni KPU.