Panja RUU Pengadilan Tipikor dinilai tidak bekerja secara maksimal. Pembahasan yang dilakukan sudah keluar jalur. Untuk itu, presiden didesak segera mengeluarkan perpu.

Pengambil kebijakan ekonomi dalam situasi krisis harus dilindungi secara hukum sehingga tidak muncul rasa khawatir dan takut bagi pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan yang dipilih

Setelah tahapan pilpres dan pileg mendekati final, kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai fokus mengurusi pemilihan kepala daerah (pilkada). KPU tengah mengkaji berbagai regulasi terkait pilkada untuk disesuaikan dengan perkembangan terbaru.

Presiden dinilai harus ikut bertanggung jawab dalam keputusan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melakukan bailout atau penyelamatan terhadap Bank Century.

Istana Kepresidenan enggan memberi komentar atas pernyataan Wapres Jusuf Kalla (JK) tentang isu skandal bailout  Bank Century. Presiden SBY sudah mendapat laporan lengkap masalah itu sedari awal.

Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani mengatakan langkah pemerintah untuk melakukan bailout Bank Century didasarkan oleh laporan BI mengenai adanya krisis sistemik perbankan.

Ketua DPR Agung Laksono meminta kejelasan status hukum bailout atau suntikan dana kepada Bank Century yang dilakukan pemerintah terbukti melanggar undang-undang atau tidak.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengakui 60 persen (Rp 4 triliun) dari total suntikan modal kepada Bank Century yang sebesar Rp 6,7 triliun digunakan untuk membayar deposan.

Putusan MK yang memaksa KPU menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, merugikan pemilih yang memilih partai. Padahal MK tidak menghapus ketentuan bahwa pemilih boleh memberikan suara kepada partai.

Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara menegaskan tidak akan meminta pemerintah mengeluarkan perppu jika gagal disahkan. Sidang korupsi tetap akan dikembalikan ke Pengadilan Umum.